dari katong par katong samua

Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Ambon Diresmikan

141

AMBONMANISE.COM – Pemerintah pusat melalui empat Kementerian/Lembaga di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meresmikan sistem peringatan dini tsunami, Stasiun Pasang Surut Pelabuhan Perikanan Eri, Teluk Ambon, Ambon, Rabu (11/12).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.

Kepada sejumlahmedia, Monardo mengatakan alat peringatan dini yang dipasang tersebut merupakan alat untuk mengukur pasang surut atau tinggi permukaan air oleh BIG dan sementara seismograf dipasang oleh BMKG untuk mengetahui besaran gempa.

Dijelaskan, sampai dengan tahun depan, BMKG akan membangun siesmograf lebih dari 500 unit di seluruh Indonesia, dimana saat ini baru ada 174 unit dan sampai akhir tahun direncanakan ditambah jadi 194. “Sisanya akan dipenuhi tahun depan,”jelasnya.

Sementara untuk alat pengukur pasang surut atau tinggi permukaan air akan dibangun sampai 2024 yang jumlahnya mencapai 300 unit. “Demikian juga BPPT, artinya sekarang sudah terintegrasi termasuk pusat vulkanologi juga KKP pasang alat pendeteksi tsunami, sehingga diharapkan agar lima tahun kedepan seluruh wilayah nasional akan ada alat-alat yang bisa mendeteksi gempa dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat,” sambungnya.

Mantan Pangdam XVI Pattimura ini, meminta masyarakat pesisir untuk menyiapkan benteng alam melalui pembangunan vegetasi. Hal ini dilatarbelakangi sebagain besar wilayah Indonesia seperti di Pantai Barat Sumatera , Pantai Selatan Jawa dan wilayah Timur pernah alami gempa dan tsunami.

“Dan sangat mungkin peristiwa itu akan terulang kembali, sebagaimana yang telah ditemukan sedimen-sediman yang ada di Aceh itu bukan yang pertama tapi sudah belasan kali termasuk di Selatan Pulau Jawa,”pungkasnya.

Sementara Wakil Gubernur, Barnabas Orno dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dalam hal ini BNPB, BMKG, BIG dan BPPT yang telah berkolaborasi mewujudkan sistem peringatan dini tsunami di provinsi Maluku melalui pembangunan stasiun pasang surut di lima lokasi oleh BIG dan pembangunan Shelter Seismograf di delapan lokasi oleh BMKG dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa pembangunan shelter seismograf juga akan ditindalanjutkan di tahun depan di lokasi yang lain.

Kepala BNPB Doni Monardo, dan Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas N. Orno. (Ist)

Mantan Bupati MBD dua periode ini berharap, sarana yang telah dibangun harus dijaga dengan baik.

“Oleh karena itu kepada para Bupati/Walikota melalui BPBD Kabupaten/Kota harus merawat peralatan yang sudah dipasang agar tetap berfungsi dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan untuk menganalisis gempa yang terjadi dan potensi tsunami di wilayah Maluku dapat diperoleh secara cepat dan akurat, sehingga peringatan ini tsunami kepada masyarakat juga dapat secara cepat disampaikan,”pintanya.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan bahwa sistem peringatan dini yang diresmikan di PPI Eri tersebut sangat penting mengingat wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat besar terlebih negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa itu dilalui tiga lempeng aktif di dunia yakni eurasia, indo-australia, indo-pasifik.

“Saya orang Aceh, maka dari itu saya memahami betul bagaimana bahaya dari fenomena tersebut seperti yang terjadi 2004 silam. Bencana alam adalah musuh laten Indonesia yang sebenarnya, oleh karena itu penanggulangan bencana harus lebih baik. Oleh karena itu, sistem ini harus dijaga dengan baik. Saya harap agar warga Ambon juga dapat bersama-sama merawat alat ini dengan baik sebagai peringatan dini,” kata Hasanuddin.

Sedangkan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan melalui alat dan sistem tersebut, maka informasi dini dapat ditangkap dan diproses BMKG untuk selanjutnya dapat dirilis ke BNPB dan sejumlah unsur tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengabarkan dan menanggulangi bencana.

Dirinya berharap adanya kolaborasi masyarakat sebagai komponen yang rentan terhadap bencana agar dapat beradaptasi sehingga dapat terhindar dari potensi bahaya bencana alam. (AM-03)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: