Bupati Bursel Tuding Program Destinasi Parawisata Maluku Tidak Jelas

AMBON-Maluku. Program destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku dinilai tidak jelas. Pasalnya, saat ini masing-masing kabupaten/kota seakan berjuang sendiri untuk memperjuangkan pariwisatanya.

“Saya melihat bahwa program destinasi pariwisata di provinsi maluku sampai hari ini tidak jelas. Permasalahannya, saat ini masing-masing kabupaten/kota seakan berjuang sendiri untuk memperjuangkan pariwisatanya,”ujar Bupati Kabupaten Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) provinsi Maluku, yang berlangsung di baileo siwalima, karang panjang, Ambon, kemarin.

Dikatakan, sudah empat tahun dirinya berjuang untuk mempromosikan destinasi paraiwsata, dan hasilnya Kabupaten Bursel masuk dalam daerah tujuan wonderful sail Indonesia bersama-sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Kami perjuangkan hal ini sendiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah provinsi. Kita juga tidak pernah tau masterpland pariwisata Maluku seperti apa, karena tidak pernah disosialisasikan, seakan-akan kita jalan sendiri,”ungkapnya.

Yang lebih parahnya lagi, dari 10 destinasi pariwisata yang ditetapkan Kementerian Parawisata tidak ada satupun di Maluku, padahal provinsi ini memiliki semuanya.

Untuk itu, dirinya berharap, hal ini menjadi masukan, sehingga ada konektivitas program destinasi pariwisata antara kabupaten yang dibangun dari provinsi.

Selain itu, dirinya menyinggung soal perjuangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Banda yang dianggap tidak rasional.

“Saat sata masih terlibat di kantor gubernur Maluku, KEK banda sebenarnya tidak rasional, mau bikin apa KEK banda. Kalau dilihat sebagai daerah khusus pariwisata setuju, tapi kalau KEK tidak ada yag bisa kembangkan lebih dari parawisata,”cetusnya.

Sementara untuk KEK di kabupaten Buru Selatan sudah diperjuangkan sejak tahun 2011, namun nyatanya tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah provinsi Maluku.

“Sampai saat ini kita masih terus berjuang, namun tidak pernah sekalipun disebutkan oleh pemerintah provinsi,”pungkas ia. (AM-10)