Latupono : Wakil Rakyat Harus Siap Di Kritik

Ambon, Maluku. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono SPi mengatakan, wakil rakyat harus membuka diri untuk di kritik oleh masyarakat.

Sebab menurut politisi partai Gerindra ini, masyarakat berhak untuk memberikan penilai dan kritikan terhadap kinerja wakil rakyatnya di parlemen.

“Kita dipilih dan diangkat oleh rakyat. Olehnya itu, sebagai wakil rakyat, kita harus membuka diri untuk di kritik oleh rakyat, Kenapa kita harus menutup diri dan tidak mau di kritik. Ini bagian dari fungsi kontrol rakyat terhadap seluruh kinerja kita di DPRD Kota Ambon,” ungkap Latupono menyikapi demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon terkait penggunaan anggaran daerah ratusan juta rupiah ke Jepang belum lama ini.

Dikatakan, demo HMI Cabang Ambon terhadap penggunaan anggaran daerah oleh Pejabat Pemerintah Kota Ambon dan sejumlah anggota DPRD Kota Ambon ke Jepang, adalah bentuk keprihatinan karena menurut mereka (HMI-red), terjadi pemborosan anggaran daerah dalam perjalanan pejabat Pemkot dan Sejumlah Anggota DPRD Kota Ambon ke Jepang.

“Ini bagian dari koreksi kepada lembaga ini. Kita harus sadar bahwa seluruh kinerja kita di kontrol oleh publik. Kalau publik mengkritisi kinerja kita, maka kita harus intropeksi diri. Apakah yang kita putuskan sudah sesuai dengan keinginan rakyat ataukah berlawanan,” ungkap ia.

Ditegakan, fraksi Gerindra telah menentukan sikap politiknya, dengan melarang anggota fraksinya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri selama kunjungan tersebut tidak membawa dampak apa-apa bagi pembangunan di kota ini.

“Sikap kita fraksi Gerindra Jelas dengan tidak mengirimkan anggota fraksi ke Jepang untuk menyaksikan proses MoU antara Pemkot Ambon dengan mahasiswa Asal Ambon di Jepang. Karena menurut Fraksi, perjalanan ini terlalu memakan biaya atau anggaran daerah yang cukup besar. Tinggal masyarakat menilai,” kata ia.

Dirinya berharap, DPRD Kota Ambon tidak gegabah dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait agenda perjalanan ke luar negeri.

“Prinsipnya, selama tidak membawa dampak bagi kota dan masyarakat, sebaiknya kita hindari,” pungkas ia. (AM-01)