AMBON-MALUKU. Selain revitalisasi sembilan (9) Saniri negeri Nusaniwe yang tidak sesuai dengan mekanisme, ternyata Penjabat Negeri Nusaniwe, Dominggus Wattilette diduga kuat membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan pelantikan sembilan Saniri Negeri Nusaniwe (BPD) tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp13.811.500..
Dari bukti-bukti yang dikantongi media ambonmanise.com dari sumber terpercaya sangat jelas bahwa kegiatan pelantikan sembilan saniri ini adalah fiktif. Sebab hingga saat ini, sembilan saniri Negeri Nusaniwe ini belum pernah dilantik.
Dari Laporan pertanggungjawaban APD-Neg tahun 2017, termuat penggunaan anggaran untuk acara pelantikan saniri negeri melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan nomor SPP :0029/SPP/01.03/2017 tertanggal 21/12/2017 sebesar Rp13.811.500.
Total anggaran Rp13.811.500 ini dipakai untuk belanja makan dan minum sebesar Rp3.800.000. Kedua, untuk belanja sewa peralatan sebesar Rp1.300.000, ketiga untuk belanja Dekorasi dan dokumentasi sebesar Rp7.161.000 dan keeempat untuk belanja transportasi sebesar Rp1.550.000 dan pelaksana kegiatan dalam laporan tersebut adalah Rionaldo Wattilette dan telah diverifikasi sekretaris Negeri Nusaniwe Jhony Lopulalan.
Selain itu, sumber juga membeberkan sejumlah kegiatan fiktif dalam laporan pertanggungjawaban APB-Des Tahun 2017. Ambil misal kegiatan Informasi Desa, Pembentukan Pengurus BUM-Des, Siltap dan Tunjangan Aparatur tahun 2017 yang diduga kuat seluruh tanda tangan kwitansi dipalsukan. Selain itu, ada kelebihan anggaran sebesar Rp27.000.000 yang harus dikembalikan ke kas negeri, tetapi hingga saat ini, kelebihan anggaran tersebut tidak pernah dikembalikan.
Parahnya lagi, semua pembayaran intensif kepada aparatur negeri Nusaniwe dikenai potongan berdasarkan intruksi penjabat Negeri Nusaniwe, Dominggus Wattilette. Potongan itu tidak melihat berapa besar dominal uang yang diterima aparatur di negeri Nusaniwe.
“Berapa pun yang diterima, harus kena potongan. Pertanyaannya, potongan tersebut masuknya ke kas Negeri atau ke kantong Penjabat. Ini yang sementara kita telusuri, dan bagi kami, dalam penggunaan anggaran Desa di Negeri Nusaniwe sarat dengan kejahatan dan manupulasi ini harus di bongkar sehingga membuka mata Pemerintah Kota Ambon bahwa sesungguhnya pejabat yang Pemkot utus untuk membenahi sistem pemerintahan di Negeri Nusaniwe adalah orang yang tidak paham aturan, egois, arogan, dan merasa paling berkuasa sehingga semua orang harus tunduk dan patuh kepadanya,” pungkas sumber. (AM-01)