AMBONMANISE.COM- Anggota Komisi VII DPR RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Mercy Chriesty Barends menyatakan, masalah ketersediaan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada 11 kabupaten/kota di provinsi Maluku hampir tuntas.
“Saat saya dilantik sebagai anggota DPR-RI tahun 2015, ternyata masih terdapat 479 desa di Maluku yang masih gelap gulita atau belum tersentuh jaringan listrik,” katanya.
Srikandi PDI Perjuangan ini saat acara penyerahan satu unit sumur artesis di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe belum lama ini mengatakan, sejak 2014 hingga akhir 2017 masih tersisa 322 Desa yang belum terlayani aliran listrik, dan masyarakat di 157 desa lainnya bisa menikmati sarana penerangan tersebut.
“Saya sebetulnya merasa miris saat mengetahui masyarakat di 479 desa di Maluku hidup dalam kegelapan. Sebagai perwakilan dari masyarakat Maluku di senayan, saya tidak tinggal diam. Memang butuh perjuangan dan pertarungan luar biasa terutama di Komisi VII karena semua anggota DPR RI berebut untuk mendapatkan program ini bagi kepentingan masyarakat di daerahnya,” ujarnya.
Saat Mercy kemudian dipercaya pada Komisi VII DPR-RI dan bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dirinya serius memperjuangkan ketersediaan listrik bagi daerah-daerah di Maluku.
Melalui perjuangan kerasnya akhirnya pada tahun 2018, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran untuk menangani krisis listrik pada 197 desa di Maluku, sehingga hanya tersisa 125 desa yang belum tersentuh atau masih gelap.
“Khusus 125 desa tersisa, saya sudah membicarakannya langsung dengan menteri ESDM, Ignasius Jonan dan akan diselesaikan pada tahun 2019 baik melalui jaringan listrik yang ditangani Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu,” tandasnya.
Untuk tahun 2018, lanjut ia program listrik desa dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) RI dan PT PLN, kembali didorong untuk menyentuh desa-desa di Maluku yang masih krisis listrik.
“125 desa sisanya sudah dalam proses penanganan tahun 2019, termasuk ada penambahan untuk tiga kecamatan di kabupaten Maluku Tengah yakni Telutih, Sawalat dan Tehoru,” kata ia.
Selain persoalan listrik desa yang berhasil diperjuangkan di Komisi VII DPR RI, Barends mampu mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Maluku. Sebanyak 24 PLTD baru di bangun di Maluku dalam tahun 2018.
Bahkan, atas perjuangannya, satu unit Kapal listrik Marine Vesel Power Plant (MVPP) yang disewa Pemerintah Indonesia dari Turki, akhirnya ditempatkan di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Kota Ambon.
“Pengadaan mesin baru MVPP ini untuk menggantikan mesin-mesin PLTD yang beroperasi di Desa Galala dan Poka dikarenakan mesin-mesinya sudah tua dan tidak efektif, sehingga tidak mungkin dipaksakan untuk melayani kebutuhan listrik di masyarakat Kota Ambon yang begitu besar,” ujar ia.
Barends juga menambahkan, saat ini sementara dilakukan pembangunan tiang transmisi baru sebanyak 171 titik mulai dari Desa Waai hingga Latuhalat kota Ambon.
“Sejauh ini tidak ada kendala semua berjalan lancar. Persoalan teknis dilapangan misalnya menyangkut lahan di Negeri Amahusu sudah dikordinasikan dengan semua pihak. Tidak ada masalah dan pekerjaan pemasangan tiang transmisi baru terus dikerjakan,” tutup Mercy. (AM-01)