AMBONMANISE.COM- Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku asal PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends mengatakan, program BBM 1 harga merupakan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo guna memberikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di wilayah Maluku.
Untuk memastikan kebijakan tersebut bisa berjalan baik, butuh program dan anggaran yang harus diputuskan di DPR melalui Komisi VII DPR RI.
Menurut Mercy, usulan program BBM 1 harga di Maluku terjadi pertarungan jumlah untuk titik penempatannya. Hal ini terjadi karena alokasi titik penempatan masih terbatas sekitar 40-50 titik se-Indonesia setiap tahun khusus untuk wilayah 3 T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).
“Jadi kalau tidak tarung dan berjuang bagaimana bisa dapat alokasi titik-titik penempatan BBM 1 harga,” ujar ia dalam akun facebooknya menanggapi berbagai pertanyaan netizen terkait program BBM 1 Harga di wilayah Maluku.
Selain itu ujar Mercy, harus koordinasi dan memastikan dengan BPH Migas- PT. Pertamina untuk quota BBM dan rantai distribusinya.
“Khusus dengan pertamina termasuk juga peningkatan quota BBM atas permintaan kepala-kepala daerah untuk daerah rawan kelangkaan BBM,” kata Mercy.
Dikatakan, informasi terkait BBM 1 harga di Maluku sudah naik sejak 2 tahun terakhir sejak mulai diluncurkan. Peresmian pertama di perbatasan SBB dan Malteng di Wailei satu titik, Kota Dobo satu titik, dan Kabupaten MTB satu titik. Sementara untuk kabupaten MBD dalam proses realisasi tambahan sub penyalur BBM 1 harga.
“Rencananya 22 Febuari 2019 akan diresmikan 1 sub penyalur BBM 1 harga di Kayeli Buru. Tahun ini pula usulan sementara di proses untuk kabupaten Bursel dan beberapa titik tambahan di Eikayah perbatasan. Sedangkan kabupaten SBT menjadi kabupaten ke-8 yang Saya perjuangkan pelaksaan BBM 1harga. Hal ini bertujuan agar masyarakat kecil menikmati hasil kerja kita,” pungkas Mercy. (AM-01)