AMBON,MANISE.COM- Wakil Gubernur, Barnabas Orno, meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menginventasir seluruh izin usaha pertambangan di bumi seribu pulau ini.
“Saya minta dinas untuk inventarisir seluruh izin pertambangan, karena banyak yang sudah kadarluasa dan tidak aktif lagi,” pinta Wagub dalam sambutannya pada Rakor pertambangan mineral kepada pemda dan pemegang IUP, yang berlangsung di swiss bhel hotel, selasa (22/10).
Menurutnya, izin usaha pertambangan yang sudah kadarluasa atau tidak aktif lagi, Pemda bisa menjembatani untuk take over ditutup sekalian, karena kalau dilepas oleh Negara maka itu pasti menjadi pencanangan Negara, sehingga Negara akan melelang itu.
“Kita menghindari Negara tidak boleh ambil. jadi panggil pemegang saham pertambangan untuk menanyakan apakah masih mampu atau tidak, kalau tidak mampu jangan menjadi lahan tidur, kita menjembati dengan investor yang lebih kuat untuk take over,”ucapnya.
Menindaklanjuti hal ini, Kepala Dinas ESDM, Fauzan Chatib, menjelaskan secara keseluruh, ada 73 izin usaha pertambangan di Maluku, terdiri dari 32 izin usaha pertambangan mineral logam, diantaranya enam izin operasi produksi, 25 izin usaha pertambangan logam dalam proses peningkatan eksplorasi ke produksi, dan satu izin usaha pertambangan dalam proses pengakhiran selesai masa waktu dan tidak diperpanjang.
Kemudian, 41 izin usaha pertambangan non logam, terdiri dari dua izin usaha pertambangan non logam batu gamping, satu izin usaha pertembangan untuk garnet, 38 izin usaha pertambangan batuan.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan memanggil seluruh pemegang saham izin usaha pertambangan, untuk menginventasiri, sehingga bisa mengetahui mana yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif lagi.
“Kita akan menginventarisir seluruh izin usaha pertambangan, kemudian kita akan panggil mereka semua, mana yang masih aktif mana yang tidak aktif, apakah mau dilanjutkan atau harus dikembalikan ke nagara atau daerah,”pungkasnya.
Terlepas dari itu, ditanya mengenai PAD yang di dapat dari pertambangan, dirinya belum mengetahui pasti.
Untuk mengetahui hal tersebut, ia akan menurunkan tim ke lapangan untuk melihat berapa produksi yang dilakukan, kemudian akan dihitung pendapatan untuk daerah berapa dan Negara berapa.
“kan akan dilakukan ada rapat kordinasi dengan Kementerian ESDM, disitu kita akan melakukan kroscek antara yang dikirim perusahaan kepada kementerian ESDM dan data yang didapat dilapangan dan akan disinkronisasikan, sehingga baru dapat diketahui PAD yang dihasilkan dari pertambangan berapa besar,”tandasnya. (AM-03)