AMBONMANISE.COM- Menindaklanjuti berbagai temuan dan laporan saat kunjungan lapangan dibeberapa SPBU, komisi II DPRD Kota Ambon gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, Disperindag, dan pemilik SPBU.
RDP yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (11/12) tersebut dipimpin oleh ketua komisi II, Jafry Taihutu SH, Wakil Ketua Komisi II, Harry Putra Far-Far SH, dan sekretaris Komisi, Ricky Davids A.Mp (Hanura), dan beberapa anggota dewan lainnya diantaranya Astrid Y. Soplantila, Rawidin B. La Ode Ido, S.Sos, Andi Rahman, Christian Latumahina, SE, Risna Risakotta, SE dan Margaretha Siahay.
Jafry Tahihutu dalam RDP tersebut menyinggung kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium di beberapa SPBU di Kota Ambon. Dari hasil temuan komisi II saat on the spot, ada beberapa SPBU yang hanya mendapat suplai 1 tangki premium per harinya lantaran tidak berhasil menjual pertamax (BBM Nonsubsidi). Bahkan ada SPBU yang tidak mendapat pasokan premium sama sekali.
Dalam kesempatan itu juga Jafry Taihutu meminta penjelasan PT Pertamina Cabang Ambon terkait ketidakstabilan dalam penyaluran BBM di masing-masing SPBU di Ambon. Misalkan, saat kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Ambon, Pertamina menyalurkan BBM ke masing-masing SPBU sebanyak 20 Kilo Liter (KL), namun setelah Presiden (Joko Widodo-red) pulang, BBM turun menjadi 10 KL.
Menanggapi hal tersebut, bagian Marketing Ritel PT Pertamina Cabang Ambon, Lucky Haryanto mengatakan, pada prinsipnya untuk pasokan BBM kepada 10 SPBU di Kota Ambon tidak ada pengurangan. Cuma lanjut Haryanto, Pertamina sementara fokus ke BBM nonsubsidi yaitu Pertamax dan Pertalite.
“Kuota BBM tidak ada pengurangan, cuma kita (Pertamina) ada fokus ke penjualan non subsidi. Apalagi truk-truk itu mereka pengusaha, sehingga kita anjurkan untuk membeli BBM nonsubsidi walaupun harganya lebih sedikit mahal untuk mengurangi beban pemerintah,” ungkap ia.
Menurut ia, sejak 2018 lalu untuk BBM jenis premium dan solar mengalami penurunan. Dari situlah, Pertamina mengindikasi bahwa masyarakat sedah mulai beralih ke BBM nonsubsidi.
“Dari data kita, kenaikan sekitar satu hingga dua persen untuk BBM nonsubsidi,” kata ia.
Haryanto juga menambahkan, selama ini tidak ada perbedaan pasokan BBM ke SPBU di Kota Ambon.
Penyaluran oleh Pertamina ke SPBU disesuaikan dengan realita. Misalkan, bulan November SPBU A kebutuhan premium 10 KL, tidak mungkin Pertamina salurkan 50 KL ke SPBU tersebut.
“Kita akan sesuaikan dengan realisasi di SPBU tersebut di bulan-bulan sebelumnya. Kita juga monitor di situ, kita buat kajian sehingga tidak asal-aslan menyalurkan ke SPBU,” kata ia.
Kalau ada SPBU yang menjual premium di pagi dan siang hari, lalu sore hingga malam di jual pertamax, maka kemungkinan besar itu kebijakan SPBU.
“Kita tidak mendengar laporan itu. Mungkin saja itu terjadi karena kebijakan SPBU,” tambah ia.
Haryanto juga membantah penyaluran BBM ke SPBU akan meningkat 20 KL ketika kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Kota Ambon dan terjadi penurunan 10 KL ketika Presiden kembali ke Jakarta.
“Saya kira informasi itu tidak benar. Penurunan itu kita kordinasikan dengan dengan SPBU. Karena kita salurkan sesuai dengan realisasi atau kebutuhan masing-masing SPBU. Jadi tidak ada penurunan sama sekali,” pungkas ia. (AM-05)