Dosen di BINUS University dan di Vokasi Pajak Universitas Indonesia, Ekawati Rini Lestari mempertahankan disertasi berjudul "Rekonstruksi Kebijakan Perpajakan Berbasis Multi-Level Taxation untuk Mendukung Transisi Ekonomi Sirkular pada Industri Semen di Indonesia" dalam Sidang Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA-UI).

Melalui penelitian ini, Ekawati menawarkan Lifecycle-based Tax Governance for Circular Economy atau LTG-CE sebagai desain tata kelola perpajakan yang menghubungkan kebijakan pusat, kebijakan sektoral, dan kebijakan daerah sepanjang siklus industri semen. Penelitian berangkat dari persoalan bahwa transisi ekonomi sirkular tidak cukup didorong oleh satu instrumen pajak.

Industri semen termasuk sektor strategis bagi pembangunan, tetapi sekaligus padat energi, padat sumber daya, dan beremisi tinggi.

Pada saat yang sama, industri ini mempunyai potensi sirkular melalui pemanfaatan refuse-derived fuel, alternative fuels and raw materials, substitusi klinker, material sekunder, efisiensi energi, serta teknologi rendah karbon.

Menurut Ekawati, tantangan utama tidak hanya soal ketiadaan kebijakan, melainkan pada ketidakselarasan antar instrumen, antar aktor, dan antar level pemerintahan.

PPh, PPN, pajak karbon, insentif perpajakan, PNBP, PBB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, retribusi, kepabeanan, serta regulasi sektoral belum selalu membentuk sinyal ekonomi yang konsisten. Akumulasi beban pajak, pungutan, perizinan, dan biaya logistik dapat membuat praktik sirkular kurang kompetitif dibandingkan pola produksi linier.

Foto: Istimewa
Disertasi ini mengoperasionalkan Multi-Level Taxation bukan sebagai satu jenis pajak, melainkan sebagai perspektif sistemik untuk menganalisis bagaimana berbagai pajak dan pungutan pada level pusat, sektoral, dan daerah secara bersama-sama memengaruhi biaya transisi, keputusan investasi, adopsi teknologi, emisi, serta keberlanjutan basis penerimaan negara.

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif-sistemik yang mengintegrasikan Soft Systems Methodology dan System Dynamics. Data primer melibatkan 25 individu yang dihimpun melalui 17 sesi wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan adanya policy misalignment yang bersifat sistemik. Pada level horizontal, instrumen perpajakan, pungutan, dan kebijakan sektoral belum selalu saling menguatkan. Pada level vertikal, agenda dekarbonisasi serta pengurangan penggunaan bahan baku primer dapat berhadapan dengan kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga Pendapatan Asli Daerah dari aktivitas ekstraksi.

Pada dimensi waktu, investasi sirkular membutuhkan kepastian jangka panjang, sedangkan perubahan prosedur dan ketidakpastian implementasi meningkatkan risiko investasi. Dinamika tersebut membentuk low-circularity equilibrium.

Ketika biaya dan ketidakpastian meningkat, kelayakan investasi menurun. Investasi yang terbatas memperlambat adopsi teknologi dan material sirkular. Akibatnya, praktik linier tetap lebih menarik dan sistem sulit bergerak menuju tingkat sirkularitas yang lebih tinggi.

Penelitian membandingkan empat skenario, yaitu Business as Usual, Pajak Karbon, Insentif Pajak, dan LTG-CE. Pada skenario Business as Usual, investasi dan adopsi sirkular cenderung meningkat secara lambat, sedangkan penurunan emisi terbatas. Skenario LTG-CE menunjukkan kecenderungan perubahan paling komprehensif.

Foto: Istimewa
Disertasi Ekawati menghasilkan empat kontribusi. Pertama, Multi-Level Taxation Framework yang memperluas analisis dari instrumen tunggal menuju konfigurasi sistem perpajakan lintas level. Kedua, Dynamic Policy Alignment Framework yang menempatkan keselarasan kebijakan sebagai mekanisme dinamis pembentuk investasi, adopsi, dan emisi.

Ketiga, integrasi Soft Systems Methodology dan System Dynamics untuk menjembatani kompleksitas sosialkelembagaan dengan perilaku sistem. Keempat, LTG-CE sebagai arsitektur kebijakan yang mengintegrasikan instrumen pada tahap hulu, produksi, hilir, dan lintas tahap.

Ekawati merekomendasikan implementasi bertahap. Dalam jangka pendek satu sampai tiga tahun, pemerintah perlu memprioritaskan harmonisasi kebijakan pusat-daerah, penguatan insentif investasi sirkular, dan indikator kinerja yang dapat diverifikasi.

Dalam jangka menengah tiga hingga lima tahun, agenda diarahkan pada implementasi pajak karbon, redesain Pajak MBLB, reformasi PPN untuk input sirkular, dan penguatan sistem data.

Dalam jangka panjang lima hingga sepuluh tahun, Multi-Level Taxation perlu diinstitusionalisasikan melalui circular tax reporting dan green fiscal transfer yang permanen. Dalam sidang tersebut, Ekawati dibimbing oleh Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. sebagai Promotor dan Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si. sebagai Ko-Promotor.

Ekawati Rini Lestari merupakan profesional senior di bidang perpajakan dengan pengalaman lebih dari dua dekade, sekaligus dosen perpajakan sejak 2014. Pengalaman profesional dan akademiknya mempertemukan persoalan tata kelola pajak, industri semen, dan keberlanjutan dalam satu agenda penelitian.

Ia menempuh Program Doktor Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sejak 2021. Ekawati juga merupakan konsultan pajak di Price Waterhouse Coopers, Tax Manager di beberapa beberapa perusahaan Multinasional dan Head of Tax for Sement subsidiaries-Semen Indonesia Group. (Henry)

#EkonomiSirkular #KebijakanPerpajakan #IndustriSemen #PajakKarbon #InvestasiSirkular #SistemPerpajakan #TransisiEkonomi