AMBONMANISE.COM- Wakil Ketua DPD RI, Letnan Jenderal TNI Marinir (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si menerima kunjungan para Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang tergabung dalam Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS), Senin (3/10) di rumah dinas Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Rombongan PUSDIKNAS ini terdiri dari 70 orang dalam rangka silahturahim dan tatap muka.
Dalam tatap muka tersebut, senator asal Maluku ini mengatakan, perhatian Negara di bumi seribu pulau ini belum begitu terasa. Maluku masih Tertinggal, Terbelakang, Terluar dan Terlupakan (4T).
Menurut ia, pembangunan di Maluku saat ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Walaupun daerah di pimpin oleh bupati/Walikota atau Gubernur yang berkualitas. Hal ini dikarenakan, keuangan daerah dan bantuan anggaran dari pusat sangat kecil.
“Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat ke Maluku hanya Rp2,4 triliun dan paling tinggi Rp2,8 trilun. Nilainya sama dengan salah satu kabupaten di Jawa, misalkan di Kota Malang. Bahkan ada yang mencapai Rp3 triliun pertahun. Itu karena penduduknya banyak,” ungkap Nono Sampono.
Untuk mengeluarkan Maluku dari persoalan 4T, maka daerah ini harus diberlakukan khusus oleh pemerintah pusat. Salah satunya, pembentukan pemerintahan yang khusus atau kota kepulauan dengan disahkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan.
Kedua, pembagian wilayah dan sumber daya alam termasuk laut dan pembagian anggaran pusat yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Kalau UU Provinsi Kepulauan ini disahkan, maka alokasi dana dari pusat ke Maluku pertahun mencapai Rp10,5 triliun bahkan mencapai Rp11 triliun. Ini yang menjadi perjuangan kita di pusat,” kata ia.
Dengan anggaran pusat yang mencapai puluhan triliun ke Maluku, maka sudah dipastikan pembangunan di daerah akan menjawab kebutuhan masyarakat termasuk mereka yang tinggal di daerah perbatasan Negara, misalkan di kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya.
“Kalau UU ini disahkan baru kita bisa merasakan kehadiran Negara di wilayah kita. Sebab selama ini, Maluku masih tertinggal, terbelakang, terluar dan terlupakan,’ ujar ia.
Selain perjuangan UU Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) juga menjadi perhatian serius di pusat.Namun ia menegaskan, kalau LIN hingga saat ini belum terwujudkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka itu bukan karena Presiden Joko Widodo tidak membela kepentingan masyarakat Maluku. Karena program serta visi dan misi besarnya lebih mengarah kepada pembangunan tol laut dan poros maritim.
“Kita semua pasti tahu, LIN ini merupakan janji yang hanya tinggal janji di masa kepemimpinan Presiden SBY tahun 2010. Hingga tahun 2014, Program LIN ini tidak pernah diwujudkan. Secara pribadi, saya tidak menyalahkan pa Presiden RI saat ini, Joko Widodo. Karena itu bukan program dan janji bagi masyarakat Maluku. Olehnya itu, jangan kita salahkan beliau kalau LIN ini belum juga diwujudkan oleh pempus,” kata ia.
Satu lagi perjuangan di pusat yaitu, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku. Dari 173 DOB seluruh Indonesia, ada 13 DOB di Maluku yang tengah diperjuangkan bahkan sekarang dalam tahap persiapan. Yaitu, Aru Perbatasan, Kei Besar, Tanimbar Utara, Pulau-pulau Terselatan, Banda, Lease, Jasirah, Leihitu, Bula, Gorom, Huamual, Trans Bula, dan Wakate di kabupaten Seram Bagian Timur.
“Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran karena menyangkut anggaran dan masih perlu dilakukan evaluasi apakah wilayah provinsi, kota/kabupaten itu layak tidak dimekarkan. Olehnya itu, perlu persiapan kapasitas sumber daya alam, sumber daya manusianya, kesiapan infrastruktur dan tingkat ekonomi masyarakatnya,” kata ia.
Salah satu camat yang berada di perbatasan Negara, memberikan apresiasi dan merasa bangga dapat berdiskusi guan mendapat informasi dan perkembangan Maluku saat ini. Menurut ia, apa yang menjadi perjuangan DPD RI khususnya Jenderal Nono Sampono atas terus mendapat dukungan dari masyarakat.
“Kita berharap, apa yang menjadi perjuangan provinsi ini dipusat, dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Maluku. Kita juga berterima kasih kepada pa Nono Sampono yang begitu serius dalam memperjuangkan kepentingan Maluku. Kiranya perjuangan ini terus dilakukan sampai akhirnya pempus memberikan perhatian serius bagi daerah ini,” ungkap ia. (AM-01)
