AMBONMANISE.COM- Anggota Komisi VII DPR-RI Mercy Chriesty Barends mendorong percepatan pemberlakuan program Bahan bakar minyak (BBM) satu harga di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
“Program BBM satu harga merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan energi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) termasuk di kabupaten SBT,” kata Mercy saat sosialisasi Implementasi Sub Penyalur BBM Satu Harga di Bula, ibu kota kabupaten SBT, Maluku, Senin (11/2).
Mercy menegaskan, dirinya memanfaatkan kapasitasnya sebagai anggota Komisi VII untuk ikut mendorong Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT. Pertamina mempercepat pemberlakuan program nasional tersebut di berbagai wilayah sulit di Maluku. Program nasional yang mulai diberlakukan Presiden Joko Widodo sejak Januari 2017 tersebut bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan efek positif bagi perekonomian di wilayah 3T.
Menurut Mercy, jika penyaluran BBM Satu Harga terus meningkat di wilayah 3T maka akan memberikan pengaruh bagi bertambahnya penyalur eceran dan masyarakat bisa memperoleh BBM sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah.
“Untuk itu saya mendorong Pemkab SBT untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha terutama mempermudah proses perizinan bagi para penyalur BBM. Ini akan membantu mengendalikan harga BBM di SBT,” tandasnya.
Khusus di Maluku program BBM satu harga baru dilaksanakan di empat dari 11 kabupaten/kota di Maluku yakni Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru dan Pulau Buru. Karena itu, dia meminta Pemkab SBT untuk mempermudah proses perijinan bagi para penyalur BBM di daerah itu yang ingin terlibat menjadi agen program nasional tersebut.
“Lokasinya BBM satu harga harus ditaruh di pusat pedalaman atau wilayah paling sulit, sehingga masyarakat kecil dapat terlayani dengan harga jual yang sama di Pulau Jawa,” katanya.
Sedangkan ongkos angkut BBM ke lokasi akan ditanggung Pertamina dengan, di mana penyaluran BBM satu harga dilakukan melalui berbagai moda transportasi baik mobil tangki, kapal laut, sampan hingga pesawat air tracktor khusus pengangkut BBM.
Mercy menjelaskan, meskipun terdapat kendala cukup pelik dalam mewujudkan program ini, namun bagi instansi terkait dan Komisi VII DPR RI, upaya mewujudkan pemberlakuan BBM satu harga ini adalah hal mutlak dan tidak ada pilihan, selain tetap didorong.
Dia menambahkan, solusi yang kini ditempuh bersama berupa intervensi pihak pertamina dalam mengatasi transportasi BBM.
BBM yang disalurkan pihak Pertamina tetap dikawal sampai ke agen penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) hingga Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Sambut Gembira
Sekretaris Daerah SBT, Syarif Makmur menyatakan, mengapresiasi dan menyambut gembira rencana pemberlakuan BBM Satu harga di kabupaten tersebut.
“Masyarakat di SBT sebenarnya tidak kaget dengan harga BBM yang mahal di tingkat pengecer di daerah ini. Bensin misalnya harganya bisa lebih dari Rp10.000 per liter. Untuk itu kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena bisa memberikan informasi bagi masyarakat bahwa harga BBM di sini sudah sama dengan yang ada di Ambon dan willayah Jawa,” katanya.
Selain itu, tandas Sekda, dengan adanya program BBM Satu Harga maka hal ini dapat membantu kelancaran transportasi masyarakat SBT dan mempermudah sektor logistik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Tadi sempat diskusi dengan ibu Mercy bahwa Maluku memiliki potensi gas sangat besar di mana ada 25 blok cekungan migas yang belum dikelola optimal. Ke depan potensi ini harus mampu dikelola dan berdampak menyejahterakan masyarakat Maluku secara keseluruhan,” ujar Sekda.
Sekda Syarif Makmur juga menyatakan pihaknya mempersiapkan mempersiapkan roadmap kabupaten terutama menyangkut penyiapan SDM, penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.
Terkait penjualan BBM di SBT, Sekda menambahkan saat ini masih dimonopoli oleh kalangan tertentu, sehingga diharapkan melalui sosialisasi tersebut dapat membuka wawasan berpikir dan informasi bagi masyarakat sekaligus menekan praktik monopoli dan masyarakat tidak menjadi korban ketidak adilan.
Acara yang dibuka Sekda SBT, juga dihadiri perwakilan BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan, Biro ESDM, Kadis Perindag SBT, Pertamina MOR VIII, Ketua Komisi C DPRD SBT, Arobbi Kelian, para pelaku usaha BBM dan masyarakat pengguna BBM. (AM-10)
