Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja Komisi X DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Adapun pagu anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan Rp 61,10 triliun.

"Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, akan digunakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD dan SMP, menyediakan sarana dan peralatan pendidikan.

Kemudian juga memperluas bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang S1 atau D4. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung program peningkatan pembelajaran yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran khusus untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis. Dalam slide paparan Mu'ti, Kemendikdasmen memerlukan tambahan Rp 306,51 triliun untuk memenuhi putusan tersebut.

"Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengusulkan tambahan anggaran untuk pembiayaan tindak lanjut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yaitu memastikan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap dan berkelanjutan," tandas Mu'ti.

Di sisi lain, Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 2,86 triliun dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp 58,24 triliun.

"Pagu anggaran Kemendikdasmen meningkat 2,86 triliun rupiah dari pagu indikatif 2027 yang sebesar 58,24 triliun rupiah," ujar Mu'ti.

Berikut adalah rincian sebaran pagu anggaran tersebut:

1. Rp 2,69 triliun untuk belanja operasional pegawai dan perkantoran.2. Rp 58,36 triliun rupiah untuk pendanaan program-program prioritas.3. Rp 30,8 miliar untuk Badan Layanan Umum pada Satker Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Unit PKPDM.4. Rp 9,05 miliar untuk PNBP pada unit Setjen, Ditjen GTK, Ditjen Dikmentiksus, dan Badan Bahasa.5. Rp 9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan. 6. Rp 5 triliun untuk terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar 5 triliun rupiah. 7. Rp 250 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar rupiah. 8. Rp 7,21 triliun untuk sekolah nasional terintegrasi sebesar.9. Rp 5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran.10. Rp 14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.11. Rp 13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar sebesar. 12. Rp 40 miliar untuk studio guru.