Parawisata dan Pendidikan di Maluku Jadi Prioritas Watimpres Untuk Disampaikan ke Presiden
 |
| Abdul Malik Fadjar |
BERITA MALUKU. Sektor Parawisata dan Pendidikan menjadi prioritas utama dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpers) untuk menjadi bahan masukan ke Presiden Joko Widodo.
“Jadi kedua sektor tersebut yang menjadi prioritas kami untuk disampaikan ke Presiden,” ujar ketua tim kunjungan kerja Watimpres di Maluku, Abdul Malik Fadjar kepada awak media usai rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur, Rabu (13/9/2017).
Dikatakan, setelah beberapa kali datang di Maluku baik itu zaman pemerintahan Seoharto, Habibi dan Megawati perkembangannya dari waktu ke waktu semakin maju, apalagi tuntutan masyatakat juga sangat luar biasa.
Namun menurutnya, perkembangan tersebut harus ditunjang dari beberbagai sektor terutama pendidikan dalam hal ini Institut Teknologi Ambon dan sektor parawisata.
Sebagai mantan Mentri Pendidikan, dirinya melihat masalah pendidikan dari waktu ke waktu tidak pernah selesai. Sehingga itu dibutuhkan pembaharuan dan pengembangan melalui tuntutan zaman. Salah satunya rencana Pemerintah provinsi Maluku untuk mendirikan ITA.
“ITA merupakan runtutan yang sangat realistis apalagi ditunjang dengan sumber daya manusia yang baik,” pungkasnya.
Sementara itu, untuk sektor parawisata yang menjadi prioritas pembangunan, sangat relevan dengan geografis Maluku sebagai daerah maritim.
Untuk itu, kata Malik perlu ditujang melalui program-program baik itu di level kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dalam mengembangkan potensi parawisata yang begitu indah ini.
“Untuk itu, kedua sektor yang akan menjadi perhatian kami untuk disamapaikan ke Presiden,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Ir. Said Assagaff diwaktu terpisah mengatakan, kalau dalam kunjungan dewan pertimbangan presiden ini, digunakannya untuk menyampaikan unek-unek tentang Maluku yang usianya sama dengan Negara Republik Indonesia, namun masih jauh dari harapan perlakuan adil.
“Pokoknya tadi saya sampaikan berbagai hal, misalnya tentang Dana Alokasi Umum yang tidak adil, juga saya bicara mengenai peningkatan kesejateraan rakyat, saya usul ITA,” ujarnya.
Dari kesemua itu, yang paling banyak dibicarakan adalah tentang pariwisata. Mengingat ada 11 daerah yang masuk destinasi kunjungan wisata. Dan Maluku tidak masuk, dengan demikian kita minta untuk diperlakukan adil.
“Biar tidak ada kecemburuan antara provinsi yang satu dengan lainnya, ya tiap provinsi dimasukan sebagai destinasi kunjungan wisata, jangan cuma 11 daerah,” tandasnya.
