BERITA MALUKU. Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal menyoroti pengelolaan keuangan daerah terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna ke-7 DPR RI, Selasa (3/10) di Jakarta.
Rilis Fraksi NasDem kepada media ini mengatakan, Legislator NasDem dapil Sulewasi Selatan II ini meminta BPK agar mengawasi pemerintah daerah dan tidak terjebak pada rutinitas, sebab hampir setiap hari KPK melakukan OTT terhadap kepala-kepala daerah.
“Kami komisi III tidak mengerti pengeluaran daerah sekarang ini karena hampir tiap hari kita ada OTT kepala daerah,” ucap Akbar.
Dalam rapat paripurna tersebut, 537 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan 375 LKPD atau sekitar 70% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun 2016. Ini berarti terjadi peningkatan 58% dari tahun 2015 yang hanya 313 LKDP.
Politisi NasDem ini meminta agar anggota DPR dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dua tahun yang lalu saya pernah meminta BPK agar kita dapat mengawasi pemerintahan daerah. Di dapil saya ada sembilan kabupaten yang saya tidak mengerti bagaimana pengelolaan keuangan daerahnya,” ucapnya.
Dia menyatakan sangat merasa malu seandainya daerah pemilihannya ada yang bermasalah hukum namun di saat bersamaan memperoleh opini WTP.
