AMBON-MALUKU.Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengapreasiasi kinerja PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mulai berekspansi untuk menawarkan alternatif pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi Maluku.
“Masalah utama yang dihadapi Maluku adalah minimnya anggaran untuk membangun infrastruktur memadai dan layak di provinsi berkarakteristik kepulauan seperti Maluku sehingga diperlukan intervensi pembiayaan,” kata Zeth dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Lutfy Rumbia di Ambon, Kamis.
Menurut Sahuburua Maluku dengan karakteristik kepulauan dengan luas 712.480 kilometer persegi, di mana 92,4 persen atau sebesar 712,479 kilometer persegi merupakan laut dan sisanya 54.185 kilometer persegi (7,6 persen) merupakan daratan, memiliki konsekuensi logis tersendiri terhadap tata kelola pembangunannya, terutama ketersediaan yang memadai dan layak.
Kondisi geografis diatas, tandas Zeth menyebabkan Maluku bersama tujuh provinsi kepulauan lainnya meminta adanya perubahan perlakuan bagi percepatan pembangunan, terutama menyangkut kebijakan alokasi anggaran yang tidak hanya bertumpu pada jumlah penduduk dan luas daratan, tetapi juga memperhitungkan luas wilayah lautan sebagai sebuah kesatuan.
“Hal ini bukan mengada-ngada, tetapi justeru realitas tantangan yang mesti dihadapi jauh lebih kompleks. Diantaranya, keberpihakan regulasi yang masih berorientasi negara kontinental, lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, luasnya rentang kendali yang berakibat pada minimnya infrastruktur komunikasi dan transportasi juga berujung pada keterisolasian sebagian besar wilayah sehingga dikategorikan sebagai kawasan tertinggal serta terbatasnya kapasitas sumber pembiayaan daerah.
Dia mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengedepankan pembangunan infrastruktur di daerah sebagai priritas utama di masa kepemimpinannya, sehingga tercipta konektivitas antarwilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Karena itu, menurut Zeth sosialisasi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan PT. SMI sangatlah tepat dan relevan dalam menjawab berbagai tantangan, permasalahan serta program pembangunan di daerah berciri kepulauan seperti Maluku.
Dia berharap kehadiran perusahaan “plat merah” tersebut dapat menjadi alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur 11 kabupaten dan kota di Maluku.
“Dengan alternatif pembiayaan yang ditawarkan, maka Pemprov Maluku maupun 11 kabupaten/kota di daerah ini memperoleh kesempatan mempercepat pembangunan infrastruktur dan tidak tergantung pada APBD, sehingga berdampak memperkuat daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
PT SMI sebagai BUMN dibawah Kementerian Keuangan menjalankan peran sebagai katalis pembangunan infrastruktur Indonesia yang salah satunya melalui penyediaan produk pembiayaan inovatif dan fleksibel, salah satunya adalah menyediakan fasilitas Cash Deficiency Support (CDS) untuk closing the gap yang akan mendorong keterlibatan pihak swasta tertarik membiayai dengan struktur yang ada.
PT. SMI berfungsi menyalurkan pinjaman bagi daerah-daerah yang membutuhkan, dengan persyaratan bagi pemda untuk mendapatkan pendanaan yakni memiliki laporan keuangan dengan predikat wajib dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Besaran dana dapat disesuaikan dengan permintaan dan pembangunan di daerah dengan catatan, besaran pembiayaan harus disesuaikan dengan prioritas serta kemampuan daerah untuk kembali membayar pinjaman, sedangkan pencairan dananya tidak memakan waktu panjang yakni hanya satu bukan setelah persetujuan tercapai dan memenuhi proses administrasi.
Dalam melaksanakan pembiayaan, PT SMI telah berkontribusi bagi dampak ekonomi sosial masyarakat antara lain 2 juta rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, 2,6 juta rumah tangga yang mendapatkan akses listrik, 52 ribu pembangunan menara telekomunikasi.
Selain itu, 2.700 kilometer serat optik di Indonesia Bagian Tengah, 185 ribu hektar lahan pertanian yang mendapatkan irigasi, tambahan Jalan Tol dan Jalan Raya sepanjang 2.118 km dan menyerap sedikitnya 1,8 juta tenaga kerja, penambahan 1.031 tempat tidur baru untuk Rumah Sakit serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 920 ton per tahun.(AM-10)
