AMBON-MALUKU. Kemiskinan di Maluku bukan sekedar mitos, namun fakta yang terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Maluku sebagai Provinsi termiskin di Indonesia, seakan membuka semua mata, bahwa pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk membuka pemicu pertumbuhan baru di Maluku untuk mensejahterakan rakyatnya.
Pada Pilkada Maluku 2018 ini, isu kemiskinan dibalik melimpahnya sumber daya alam Maluku menjadi isu seksi yang coba dimainkan. Data yang dihimpun redaksi bersumber dari Sensus Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Maluku menempati urutan ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua Barat dan Papua, dengan angka kemiskinan Maluku 27,74 Persen. Penempatan Maluku provinsi termiskin ketiga saat itu karena rata-rata penduduk Maluku memiliki pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp.211.726 per kapita per bulan (sesuai sensus maret 2010).
Sementara data yang dilansir oleh BPS pada Rabu, 4 Januari 2017 menempatkan Maluku naik ke posisi keempat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 331.79 ribu orang (19,26 persen). Walau terjadi penurunan sebesar 8 persen dari presentase tahun 2010, namun tetap tidak merubah image Maluku sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina pernah mengatakan, kekayaan Minyak dan Gas (Migas) Maluku adalah salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi baru yang harus berguna bagi kesejahteraan masyarakat yang masuk provinsi termiskin.
Salah satu yang kini menjadi perhatian dunia adalah munculnya 25 blok Minyak dan Gas (Migas) yang terdapat di wilayah Maluku. Dari 25 blok migas tersebut, 15 blok sudah dimiliki investor, sementara 10 blok sedang dalam proses mencari investor di Dirjen Migas, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pernyataan Engelina adalah satu diantara sekian banyak pendapat dan komentar yang sama tentang kondisi Maluku hari ini, dengan kekayaan alamnya khusus Migas yang punya potensi menumbuhkan ekonomi Maluku menjadi lebih baik.
Bayangkan saja, dari 25 blok tersebut, Blok Masela adalah salah satu blok migas yang menjadi rebutan banyak investor migas dunia. Dengan cadangan gas abadi yang dimiliki Blok Masela dengan kekuatan produksi komersil hingga 30 tahun, jelas membuat perusahan Migas raksasa dunia, yakni Inpex dari Jepang, Shell BV dari Belanda, dan Stat Oil dari Norwegia berani keluarkan dana ratusan trilyun rupiah.
Cadangan gas dan kondensat yang sangat besar yang dimiliki Blok Masela diperkirakan akan menghasilkan 7,5 MTA (million ton per annum) dalam produksinya. Lantas masihkah mungkin Maluku 1 dekade kedepan tetap miskin dan tertinggal ? pertanyaan ini masih tetap memberikan tanda Tanya besar bagi kita.
Maluku akan tetap tertinggal dan miskin jika pemicu pertumbuhan ekonomi di sector migas ini tidak dimaksimalkan dengan baik oleh seluruh stakeholder dan Pemerintah Provinsi Maluku. Budaya Korupsi yang masih merajalela sangat tidak mungkin masyarakat Maluku bisa berharap banyak.
Selain sector migas, sektor perikanan Maluku juga tak kalah menjanjikan sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Potensi sumber daya ikan di Maluku sesuai data dari Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Maluku mencapai 1,64 juta ton/tahun atau 26,3 persen dari potensi nasional, yang berada pada tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea,Taniwel, Wahai dan Bula.
Sementara WPP Laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki, dan WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.
Namun lagi-lagi apakah masalah kemiskinan di Maluku bisa teratasi? Butuh kejujuran dan keseriusan semua pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penanganan hasil kekayaan Maluku ini.
Apa artinya berlimpah kekayaan namun tetap berada dalam bayang-bayang kemiskinan, data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada 235 laporan dugaan korupsi yang berasal dari Maluku. 80 laporan tidak ditemukan adanya indikasi korupsi, sedangkan sisa 155 laporan terdapat indikasi korupsi. Janji KPK, Yang terindikasi korupsi itu akan ditelusuri lebih dalam lagi, ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.
Itu berarti, Pilgub Maluku 2018 diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang berpihak pada rakyat dan mampu dan jujur mengolah kekayaaan hasil alam Maluku. Seribu janji yang diumbar saat kampanye jangan hanya sebatas janji manis belaka, namun harus menjadi komitmen dan harapan bagi masyarakat Maluku. Ironi kemiskinan di tengah kekayaan alam yang berlimpah haruslah menjadi kacamata bagi semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, bahwa sejatinya demokrasi bukan saja melahirkan sebuah kekuasaan baru, namun yang paling penting buah dari demokrasi bisa lahirkan sebuah harapan baru bagi masyarakat Maluku di 11 kabupaten dan Kota. (AM-01)
