AMBON-MALUKU. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta
“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7).
Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.
“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.
Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.
“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.
Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.
Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujarnya.
Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.
“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.
Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.
Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan.
“ Ini belum final. Nanti kalau sudah final baru kita sampaikan,” paparnya. (AM-10)
