AMBON-MALUKU. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Femy Sahetapy menyalahkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum dibayarkannya Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bulan mei.
“Menyangkut TKD bukan salah kami maupun BPKAD, tapi tanyakan langsung kepada masing-masing SKPD,”ujar Sahetapy kepada wartawan kemarin, di kantor Gubernur, selasa (3/7).
Menurutnya, salah satu faktor penentu belum dicairkannya TKD dikarenakan ada SKPD yang sampai saat ini belum memasukan verifikasi e-kinerja dari setiap ASN.
“Jika mau anggaran TKD dicairkan, maka itu terpulang bagi masing-masing dinas. Apakah memasukan verifikasi atau belum. Jika hal tersebut belum dilakukan, maka jangan salahkan kami, tetapi itu merupakan kesalahan dari masing-masing SKPD,”tandasnya.
“Jadi itu harus dilakukan oleh masing-masing SKPD, dengan cara membawa absen dan E kinerja untuk nantinya dilakukan verifikasi. Setelah itu baru dilakukan pengsusulan pencairan
ke BPKAD,”tuturnya.
Ditanya apakah ada SKPD yang sudah melakukan verifikasi, dirinya belum mengetahui dengan pasti berapa jumlah SKPD yang sudah melakukan.
“Yang pasti sudah ada SKPD yang melakukan verifikasi, dan saya belum tahu pasti sudah berapa persen atau sudah berapa SKPD yang melakukannya,” akunya.
Diungkapkan, E-kinerja dan absen itu harus dievaluasi oleh BKD, sehingga dari situ bisa dilakukan penjenjangan penilaian kinerja.
“Dari situ baru diketahui jumlah atau total penilaian disiplin dan menghasilkan jumlah TKD yang harus dibayarkan,” ungkapnya. (AM-10)
