AMBONMANISE.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4) guna percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.
Rakor yang bertemakan “Bangun Sinergi Untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” yang dipusatkan di hotel The Natsepa, Suli, Maluku Tengah, Senin (23/9), diawali dengan penandatangan kerjasama antara Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembagunan Daerah (TP4D) di delapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) wilayah Indonesia Timur dengan 58 Kepala UPT/Balai Besar/Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR pada 10 provinsi di wilayah Kepulauan Maluku, Sulawesi dan Papua.
Penandatangan kerjasama yang disaksikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka, Irjen Kementerian PUPR, Widiarto tersebut untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya, mengatakan rapat koordinasi pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan (TP4) bertujuan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan, preventif dan persuasif serta dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan di wilayah ini.
“Rakor lingkup Kementerian PUPR yang berlangsung saat ini menjadi momentum strategis untuk membangun kesepahaman berpikir serta komitmen untuk melaksanakan proses pembangunan yang berdasarkan aturan dan ketaatan pada hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dirinya berharap TP4 yang telah dibentuk sesuai tingkatannya, dapat proaktif membangun koordinasi, komuniasi serta melakukan fasilitasi bersama dengan seluruh instansi pemerintahan, guna melakukan tugas pengawalan dan pengamanan sehingga proses pengadaan barang dan jasa, dalam proyek pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka, mengutarakan Maluku merupakan salah satu provinsi yang tertinggal, khususnya di bidang infrastruktur sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan penegak hukum.
Menurutnya, sinergitas yang dibangun bukan hanya sekedar simbol, tapi harus diwujud nyatakan, dimana aparat penegak hukum bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.
“Jangan berikan rasa takut pada aparat pemerintah, sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan dengan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, penegakan hukum bukan industri, jadi kalau industri semakin banyak ditangkap, itu dikatakan berhasil tetapi penegakan hukum itu justru sebaliknya, mampu menekan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Pencegahan itu juga keberhasilan dari proses penegakan hukum. Apa yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sekarang adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti tadi dikatakan program jaksa menyapa,” tandasnya.
Program Jaksa Menyapa sudah diluncurkan di Ambon sejak beberapa tahun lalu dan ternyata program ini efektif untuk proses peningkatan kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia.
“Dari timur matahari dari kawasan Ambon, Maluku kita kembangkan program ini sehingga bisa berjalan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Dia berpesan kepada TP4 untuk bekerja sama dengan Kementerian PU mulai dari tahap perencanaan, sehingga proyek pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. “Hal ini kita lakukan agar tidak terjadi keragu-raguan dari pelaksanaan pekerjaan. Mereka bersama-sama dengan penegak hukum dan ini juga sejalan amat Presiden,” tuturnya.
Irjen Kementerian PUPR, Widiarto, menjelaskan ada beberapa item yang tertuang dalam nota kesepahaman, mulai pendekatan hukum, pengawalan dan pengamaann penyelenggaraan infrastruyktur, penanganan masalah hukum perdata, pertimbngan hukum dan tindakan hukum lainnya.
“Kalau dulunya yang ingin menjadi Satker atau pimpro semua bererbutan, tetapi sekarang banyak tidak mau karena takut. Oleh karena itu, sebagai aparat pemerintah kita harus bermitra dan bekerjsama untuk mewujudkan visi dn misi Presiden,” pintanya.
Dirinya meminta Kepala Balai/Sakter dan Kajati harus saling beromunikasi secara terbuka, nyaman sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. “harapan kami hambatan komunikasi semuanya bisa dieleminir,” tandasnya. (AM-03)
