AMBONMANISE.COM– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap seluruh data, baik itu pengungsi maupun kerusakan akibat Gempa, harus disampaikan dalam pekan ini.
“Kita berharap pemerintah daerah terdampak bencana lebih serius menghimpun data by name by addres dan tidak ada yang tertinggalkan, sehingga sudah bisa disampaikan pekan ini,” ujar Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kompensasi dan pengembalian hak pengungsi, BNPB, Budi Erwanto kepada wartawan di Posko Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) di Korem 151/Binaya, Batu Gajah, Ambon, Selasa (15/10).
Dirinya tidak memungkiri, sampai saat ini sudah ada sebagian data pengungsi yang masuk, namun masih dinamis, karena masih diinput dan itu hal biasa terjadi di daerah terdampak gempa seperti di kabupaten Karo, Sumatera Utara, jumlah pengungsi membengkak dari 8 ribu menjadi 11 ribu.
“Kenaikan data itu boleh, tidak harus di kunci, jangan takut itu. Tetapi yang jelas semua data itu sudah bisa tercover dan ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, selanjutnya diserahkan ke kita,” tandasnya.
Ditanya mengenai masa tanggap darurat di Kabupaten Maluku Tengah dan SBB yang akan selesai 16 Oktober, namun data belum disampaikan, menurutnya penetapan tanggap darurat itu berdasarkan kondisi yang tidak didukung dengan kemudahan akses, atau korban yang belum ditemukan, pencarian belum selesai dan masyarakat masih membutuhkan bantuan, maka tanggap darurat tetap berjalan.
Sebaliknya, jika wilayah itu sudah aman, pelayan publik sudah berjalan, rumah sakit berfungsi, begitu juga sekolah berjalan kembali, maka akan dilanjutkan ke pemulihan, walaupun masih dalam kerangka tanggap darurat.
Sedangkan, bagi sekolah yang rusak dan ingin mendirikan tenda sementara untuk proses belajar mengajar, pendamping BNPB tersebut menyatakan, jika pemda tidak memiliki dana yang cukup, maka Kepala Daerah melalui Dinas Teknis bisa langsung menyurati BNPB untuk dibantu.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pengungsi yang rumahnya rusak berat, BNPB tidak akan membangun hunian sementara (Huntara). Alasannya itu akan mubadzir. Melainkan akan dibangun hunian tetap.
“Jadi korban gempa yang rumahnya dibangun itu akan disewakan rumah untuk tinggal sementara selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung,” tandasnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy, mengutarakan data yang masuk masih fleksibel namun kecenderungan menurun khusunya pengungsi, sedangkan kerusakan rumah bertambah.
Walaupun demikian, dirinya berharap pemda daerah terdampak bencana agar segera menyampaikan data, yang nantinya tertuang dalam SK Bupati/Walikota, sehingga bisa ditetapkan. (AM-07)
