dari katong par katong samua

Latupono Desak Pemkot Cairkan Dana Tak Terduga Untuk Tanggap Darurat

80

AMBONMANISE.COM- Politisi Partai Gerindra, Rustam Latupono meminta Pemerintah Kota Ambon untuk mencairkan anggaran untuk penanganan pasca gempa berkekuatan 6.8 SR yang menguncang Kota Ambon tanggal 26 September kemarin.

“Ada pos anggaran tak terduga di kas daerah yang bisa digunakan Pemkot Ambon untuk membiayai kegiatan tanggap darurat. Anggaran itu segera dicairkan untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana. Sebab, ada begitu banyak warga yang masih memilih tinggal ditenda-tenda darurat. Kebutuhan akan makan dan minum, obat-obatan, terpal, selimut harus difasilitasi pemerintah. Termasuk bantuan kepada warga yang mengalami dampak langsung bencana gempa kemarin,” ungkap Latupono kepada wartawan usai kunjungan DPRD Kota Ambon di posko-posko pengungsian darurat, Sabtu kemarin.

Menurut ia, anggaran tak terduga ini harus dimanfaatkan secara baik bagi kepentingan warga.

“Kita tidak mau melihat warga kita khususnya bayi dan balita serta lansia menderita di tenda-tenda darurat. Keluarga yang meninggal akibat gempa harus disantuni. Fasilitas publik yang rusak termasuk rumah warga harus diupayakan agar mereka mendapat bantuan. Sebab itu tanggung-jawab pemerintah. Sebagai wakil rakyat, kita mendukung penuh penuh,” ujar anggota DPRD Kota Ambon tiga periode ini.

Ditambahkan, kalau anggaran tersebut tidak cukup menjawab kebutuhan di masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang tidak pioritas, anggarannya akan digeserkan untuk membantu penanganan pasca bencana ini.

“Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon akan dorong itu,” kata ia.

Latupono menambahkan, Fraksi Partai Gerindra kedepan mendorong ada pos anggaran bencana dalam batang tubuh APBD Kota Ambon 2020.

Anggaran bencana ini akan disisipkan masuk di beberapa dinas teknis misalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Dinas Sosial dan PUPR Kota Ambon.

“Ini penting sehingga terjadi bencana seperti ini lagi, ada anggaran yang bisa digunakan oleh masing-masing OPD untuk membantu masyarakat tanpa harus melalui birokrasi yang butuh waktu yang lama dan berbelit-belit. Sementara kondisinya sangat darurat yang butuh penanganan secara cepat dan tepat,” ujar ia.

Ditambahkan pula, anggaran untuk pos bencana ini harus dianggarkan hingga Rp5 miliar rupiah pertahun.

“Kalau anggaran tersebut tidak terpakai, maka dijadikan Silva. Tahun anggaran berikutnya kita usulkan lagi, sehingga setiap tahun, pos anggaran bencana terus bertambah,” pungkas ia. (AM-01)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: