BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Said Assagaff menghimbau kepada seluruh kepala desa di Maluku untuk transparan dalam penggunaan Dana Desa.
“Mari kita terbuka dalam penggunaan dana desa. Jangan sampai terjadi sama halnya dengan kepala desa lainnya yang bermasalah hukum terkait dana desa belakangan ini,” ujar Assagaff dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Provinsi Maluku, yang berlangsung di Amans Hotel, Senin (18/9/2017).
Orang nomor satu di Maluku ini menyatakan kekagumannya kepada sejumlah kades di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), yang secara transparan mempublikasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat.
“Ada sejumlah desa di MTB, salah satunya saya lupa. Saat saya Rapat Kerja Daerah disana saya melihat Kades sangat transparan dalam penggunaan dana desa. Hal ini yang perlu dicontohi oleh kades di daerah lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam membangun desa diperlukan peran perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan undan-undang desa, baik melalui tim maupun kelompok kerja mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan desa.
“Karena itu saya menyambut baik inisiatif pembentukan tim koordinasi dana desa yang akan difasilitasi pembentukannya dalam forum pertemuan koordinasi ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Maluku ini juga mengungkapkan kepada peserta, bahwa tantangan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan sebagian besar desa atau negeri yang masih tergolong tertinggal, sudah mesti menjadi kesadaran berasama.
“Ya tindakan bersama, bahkan strategis berasama yang harus didiskusikan di dalam forum pertemuan koordinasi seperti ini,” pungkasnya.
Diakuinya, angka kemiskinan di Maluku masih tinggi, walaupun ada kecenderungan menurun dari 19,25 persen menjadi 18,45 persen.
Walaupun demikian, katanya hal tersebut bisa diimbangi dengan tingkat kebahagiaan di Maluku yang berada di posisi kedua di Indonesia, ditambah dengan indeks demokrasi Maluku yang menduduki ranking pertama. Hal ini tentu sesuai dengan visi pemprov Maluku yaitu membangun Maluku yang rukun, aman, religius, berkualitas dan berdemokrasi dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.
“Kalau tingkat kebahagiaan sudah nomor 2, demokrasi nomor 1, saya kira kemiskinan akan ikut. Dengan dipacunya pertumbuhan ekonomi sesuai laporan bank Indonesia yang sudah mencapai 6,4 persen atau diatas rata-rata nasional. Kalau kita bisa tingkatkan sampai 7 persen, maka pasti kemiskinan akan turun drastis,” tandasnya.
