dari katong par katong samua

Mengentaskan Kemiskinan Di Maluku

451
Ilustrasi

Jika Tuhan berkenaan, tahun depan kita akan memilih Gubernur Maluku yang “baru”. Dalam kaitan dengan penurunan kemiskinan, semua orang menaruh harapan besar pada pemimpin yang akan dipilih, siapapun orangnya. Kualitas sekitar sepuluh orang calon tersebut menurut saya tidak perlu disangsikan. Mereka adalah anak Maluku terbaik yang sudah teruji. Setali tuga uang dengan para calon wakilnya. Terserah publik Maluku mau mencoblos siapa.

Akhir-akhir ini publik yang akrab dengan media cetak selalu menemukan bahwa semua kandidat, baik yang mau nomor 1 atau 2 punya visi dan misi, yang tidak jauh dari kesejahteraan yang salah satu isinya kemiskinan. Pemimpin yang baik tentu paham visi dan misinya tersebut. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan.

Terkait kemiskinan, banyak sekali referensi dalam bahasa Indonesia. Berbahasa asingpun demikian. Di sana dicantumkan paling tidak ada sepuluh aspek penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya adalah kurangnya pendidikan, kurangnya sumberdaya, tidak ada dukungan keluarga, kesehatan yang terganggu, anggapan pribadi, kerusuhan dan protes berlebihan, serta kurangnya perencanaan.

Sementara itu, efek yang bisa muncul dari kondisi kemiskinan adalah pendidikan kurang, pengembangan anak terbatas, angka kriminalitas tinggi, mobilitas sosial yang rendah, dan belanja sosial yang tinggi. Yang terakhir ini sulit dihitung berapa besarnya.

Karena itu, kehadiran Gubernur “baru” dan wakilnya, diharapkan dapat membawa efek bola salju sebagai modal mengentaskan kemiskinan, di samping modal sosial lainnya yang telah kita miliki.

Anggapan Usang : Secara nasional upaya pengentasan kemiskinan dalam berbagai bentuk intervensi telah dilakukan dan cukup baik. Intervensi yang dilakukan tidak hanya sebatas memberi raskin, jaminan kesehatan, dan lain-lain, tetapi juga menyangkut upaya meredusir kesenjangan antar wilayah dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa). Walaupun disadari masih banyak kelemahan.

Banyak kritik yang mengemuka, diantaranya “pemerintah hanya sebagai sinterklas”. Kalau pemerintah hanya sebatas membagi raskin, KKS, JKS, dan sejenisnya, anggapan tersebut mungkin benar. Tetapi sesuai fakta, pemerintah juga berusaha menyediakan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar mulai dari tingkat desa melalui ADD.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap si miskin sebatas mereka yang diupayakan untuk cukup makan, cukup pakai, dan cukup tidur. Bahwa orang miskin tidak memiliki pendapatan yang cukup, perumahan yang layak, atau air bersih, pandangan ini mendorong perencanaan pengadaan materi yang tidak ada.

Anggapan pemerintah tidak demikian. Sebab dengan menyediakan fasilitas kebutuhan dasar mulai dari tingkat desa, berarti pemerintah ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat, untuk aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan karunia Tuhan melalui “kemudahan” tersebut.

Langkah terakhir ini sejalan dengan hakekat pembangunan manusia, yaitu suatu proses untuk memperbesar pilihan bagi penduduk. Jika sampai saat ini pilihan penduduk masih terbatas, yakinlah pembangunan kita belum berhasil.

Ulah Si bukan Miskin yang Miskin : Fenomena yang tidak bisa terhindarkan adalah adanya si bukan miskin yang miskin, karena menikmati fasilitas si miskin. TNP2K dan SMERU menemukan kenyataan tersebut pada praktek pemberian raskin. Begitu pula dengan PKH, masih seperti itu. Berarti membelanjakan pendapatan negara bagi orang miskin, sama sulitnya dengan upaya meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu sebabnya adalah keberadaan si tidak miskin.

Dalam suatu komunitas termiskin, selalu ada kelompok tidak/kurang miskin yang menduduki posisi kunci dalam pengambilan keputusan (Pengusaha, Ketua RT/RW, Kades, dstnya). Kelompok ini memiliki persoalan “kemiskinan” yang tidak kalah penting. Mereka membangun image sebagai Mesias bagi penduduk miskin. Kemiskinan kelompok ini lahir, kala mereka kehilangan identitas yang membuat mereka tidak mengerti panggilan mereka yang sesungguhnya.

Kalau kondisi ini terus terjadi, berarti ketepatan sasaran pengentasan kemiskinan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ketepatan sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat administrasi masih jauh.

Kekurangan Sumberdaya : Salah satu penyebab kemiskinan adalah kekurangan sumberdaya. Namun kondisi ini tidak secara langsung. Sebab gambaran keberhasilan pengelolaan sumberdaya terlihat dari besaran ekonomi yang dihasilkan. Contohnya luas laut. Laut kita yang luas melebihi provinsi lain misalnya Sulawesi Tenggara, ternyata tidak serta merta PDRB kita dari luas laut lebih dari mereka. Kita memiliki luas hampir lima kali dari mereka, ternyata PDRB kita hampir tiga kali baru mencapai mereka.

Fakta ini menunjukkan “ketidakcakapan”, mengelola sumberdaya. Kemampuan kita dalam mengelola sumberdaya melimpah harus ditingkatkan. Secara nasional Bapak Presiden belum “nyaman” dengan share Kategori/sektor Industri Pengolahan dalam ekonomi nasional (PDB) yang mencapai ± 22 persen.

Presiden RI Joko Widodo tidak ingin Negara kita dibanjiri produk asing. Kondisi ini mestinya koheren dengan kondisi Maluku dimana hanya ± 5 persen saja share sektor yang sama pada PDRB Maluku. Mestinya kita, Maluku lebih tidak “nyaman” lagi.

Anggapan Pribadi : Mengentaskan kemiskinan tidak hanya soal meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Akar persoalan kemiskinan adalah relasi yang rusak sebagai akibat dari cara pandang identitas dan panggilan yang salah. Penduduk miskin cenderung menyerah kepada nasib dan tidak percaya diri. Kalau ada yang kejatuhan durian, ia gampang jatuh dalam godaan menjadi si nonmiskin. Mereka “menolak” identitas mereka yang sesungguhnya.

Yang lain menyerahkan diri sebagai hamba; bahwa panggilan hidup mereka adalah untuk melayani si tidak miskin. Kepercayaan bahwa hanya warga keturunan tertentu yang sukses dalam bisnis adalah salah satu contoh rusaknya identitas tersebut. Seharusnya mereka bisa belajar dari tetangga, bahwa keberhasilan tidak dimonopoli satu suku bangsa atau keyakinan saja.

“Relasi” yang rusak dengan Tuhan membuat larut dalam berbagai masalah. Persoalan terkini sering dikaitkan dengan dosa masa lalu, bahkan mereka menyangsikan jalan keluar dari Tuhan, sehingga sering kali mereka jatuh ke tangan paranormal yang eksploitatif. Mereka tak melihat diri mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna dan tidak berbeda dari manusia lainnya.

Kurangnya Perencanaan : Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya perencanaan. Hal ini bisa jadi ada di Provini Maluku. Kita kurang memiliki dokumen perencanaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, atau mungkin tidak ada sama sekali. Kepemilikan dokumen ini, tidak sama sekali menjamin kemiskinan pasti turun. Tetapi menunjukkan komitmen yang sungguh antara pemerintah dan pihak terkait dalam mengentaskan kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan yang terdokumentasi tidak serta merta tertulis upaya pengentasan kemiskinan atau sejenisnya. Berbagai kalangan termasuk kita di Maluku menyadari kemiskinan menyangkut multidimensi. Karenanya, sering ditemukan dokumen semacam itu yang bunyinya beragam.

Sebagai contoh, di Kabupaten Mamuju Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, atau Kantornya Orang Miskin di Kabupaten Sragen, atau Basis Data Terpadu Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman, dan masih banyak lagi.

Peranan Birokrasi : Diakui atau tidak, peranan birokrasi di era satelit ini sangat vital. Tidak hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan saja, tetapi sekaligus sebagai penggerak yang sangat menentukan keberhasilan setiap intervensi layanan pemerintah.

Dalam kaitan pengentasan kemiskinan, mengurangi anggapan usang, meningkatkan kemampuan mengelola sumberdaya, mengurangi anggapan keliru tentang kemiskinan, serta menyusun suatu dokumen perencanaan yang baik sangat diperlukan. Di sinilah peranan biokrasi dituntut, termasuk belajar dari wilayah lain dalam pengentasan kemiskinan.

Secara internal, pada wilayah 3T (terjauh, terluar, terpencil), kita menemukan ada ASN (Guru, Paramedis, polisi, Tentara, dll) yang “malas”, menjalankan tugasnya. Tanpa kita sadari mereka ini ada yang akrab dengan kesejahteraan yang kurang diperhatikan (pangkat dan gaji terlambat). Inilah potret buram layanan internal birokrasi yang secara perlahan tapi pasti menggerogoti kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Jelas, pengentasan kemiskinan tidak cukup bila hanya dilihat sebagai ketiadaan materi semata. Siapapun pemimpin terpilih, kemiskinan mesti dientaskan dan semua pihak harus terlibat sesuai mandatnya. Mudah-mudahan kita tetap berbahagia jika diingatkan. (Oleh : Charles Gigir Anidlah; Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Maluku,
Anggota Ikatan Cendekiawan Kabupaten Maluku Barat Daya)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: