AMBONMANISE.COM- Miris, sejak tahun 2014-2018, upah sembilan (9) tenaga fraksi di DPRD Kota Ambon di potong pajak 15 persen oleh Sekretaris Dewan, Eky Silooy.
Padahal, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan tidak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh).
Salah satu sumber terpercaya media ini mengaku, sejak tahun 2014-2018, upah sembilan tenaga fraksi dikenai potongan pajak sebesar 15 persen.
“Upah kita dipotong pajak 15 persen sejak tahun 2014,” ungkap sumber terpercaya yang tidak mau namanya dipublikasi kepada redaksi Ambon Manise.Com.
Dikatakan, upah perbulan yang diterima masing tenaga fraksi sebesar Rp2.300.000.
“Karena dipotong pajak 15 persen, sisanya Rp1.995.000 perbulan,” akui sumber.
Menanggapi potongan pajak 15 persen oleh Sekwan, Eky Silooy, anggota DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw mengatakan, aturan dari Kementerian Keuangan sudah jelas bahwa penghasilan masyarakat dibawah Rp4,5 juta perbulan atau Rp54 juta pertahun tidak dikenai pajak pengahasilan.
“Pertanyaannnya adalah potongan pajak 15 persen dari upah tenaga fraksi setiap bulan untuk apa? Kedua, dasar hukum atau aturan mana yang dipakai Sekwan dalam pemotongan pajak 15 persen ini. Olehnya itu, saya kira seluruh pemotongan harus segera dikembalikan,” ujar Laturiuw.
Menurut Laturiuw dari total upah sembilan tenaga fraksi dalam setahun di bawah Rp20.000.000.
Kalau dikakulasi, satu tenaga fraksi upah Rp2.300.000 dikali 12 bulan hasilnya Rp17.955.000. Besaran upah pertahun yang mereka terima di bawah Rp54 juta. Lalu, kenapa harus kena pajak penghasilan 15 persen. Ini perlu dijelaskan oleh Sekwan, Eky Silooy,” sesal ia.
Dirinya berharap, seluruh potongan yang dilakukan selama ini harus dikembalikan.
“Kalau tidak akan ada opini, Sekwan kebiri hak-hak tenaga fraksi,” pungkas ia. (AM-01).
