AMBON MANISE. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy membantah adanya penolakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, terkait pengusulan izin lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
“Tidak ada penolakan, yang ada hanya belum disetujui Mendagri. Apalagi usulan yang kita layangkan baru satu minggu lalu,”ujar Sahetapy kepada wartawan di kantor DPRD Provinsi Maluku, rabu (25/7).
Dikatakan, usulan lelang JPTP sampai saat ini masih berada di meja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Soni Samarsono, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan.
“Usulan JPTP masih berada di meja pak Dirjen Otonomi Daerah, apalagi pak Dirjen sementara ini masih menjabat Plt di Makassar, jadi sampai saat ini kita masih menunggu,’tuturnya.
Dijelaskan, lelang JPTP baru akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Mendagri berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Untuk itu, walaupun belum diberikan izin saat ini, namun pihaknya masih membutuhkan waktu yang panjang, mengingat masa bakti Gubernur – Wakil Gubernur, Said Assagaff – Zeth Sahuburua baru akan selesai maret 2019 mendatang.
“Gubernur masih punya waktu sampai dengan maret 2019, jadi kapan izin tersebut dikeluarkan Mendagri kita akan tetap laksanakan seleksi dan beliau berhak melantik sesuai aturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahm,”ucapnya.
Diakhir komentarnya, mantan Kepala Perpustakaan Wilayah Maluku menekankan jika Mendagri memberikan izin, maka pihaknya akan tetap melaksanakan seleksi lelang JPTP.
Untuk itu ada, beberapa JPTP yang lelang dikarenakan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memasuki masa, yakni Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy, Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu, Asisten I Tata Pemerintahan, Angelius Renjaan, Kepala Inspektorat, Semmy Risambessy, Kadis Kependudukan, Catatan Sipil, Jeremias Weubun, Kadis Nakertrans, Abdul Manaf Tuasikal, Karo Kesra, Rosmina Tutupoho dan Kepala Kesbangpol, Ujir Halid. (AM-01/10)
